Namun, setelah Deklarasi Djuanda diumumkan, luas wilayah Indonesia menjadi 5.193.250 km². 2. Garis Batas Wilayah Indonesia Semakin Panjang. Jika sebelumnya garis batas wilayah Indonesia hanya garis yang mengitari setiap pulau, maka setelah Deklarasi Djuanda, garis batas wilayah yang mengitari Indonesia menjadi …
قرأ أكثر
Hukum laut Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang wilayah perairan di indonesia. Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui Deklarasi Djuanda pada bulan Desember tahun 1957. Wilayah laut tersebut terdiri dari laut …
قرأ أكثر
dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 100 (seratus) mil laut, kecuali bahwa 3% (tiga per seratus) dari jumlah keseluruhan garis-garis pangkal yang mengelilingi kepulauan …
قرأ أكثر
Perairan laut Indonesia berdasarkan Kovensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu laut teritorial, ZEE, dan landas ... Perairan sepanjang 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan di mana Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara berikut sumber daya …
قرأ أكثر
Secara khusus, setelah Anda mempelajari modul ini diharapkan dapat menjelaskan: 1. fungsi laut bagi bangsa Indonesia; 2. pengertian hukum laut; 3. perkembangan ... A. 3 mil laut B. 10 mil laut C. 12 mil laut D. 200 mil laut Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban ...
قرأ أكثر
Perairan laut Indonesia berdasarkan Kovensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu laut …
قرأ أكثر
Buku ini menyajikan pandangan dan gagasan tentang penataan ruang laut di Indonesia, yang merupakan faktor kunci untuk kejayaan maritim dan kemajuan pembangunan …
قرأ أكثر
Deklarasi Djuanda merupakan pernyataan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, menyatu menjadi satu kesatuan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982, membagi jenis batas laut berdasarkan batas …
قرأ أكثر
Modul ini menjelaskan makna, fungsi, dan pengaturan hukum laut internasional yang berhubungan dengan wilayah perairan Indonesia. Anda akan mempelajari pengertian, …
قرأ أكثر
Artikel ini menjelaskan batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain berdasarkan hukum internasional dan perjanjian. Anda bisa mengetahui jenis batas …
قرأ أكثر
Luas perairan laut di Indonesia terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori jenis. Dimana, ketiganya memakai pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik sampai …
قرأ أكثر
EKSKLUSIF (ZEE) INDONESIA Ida Kurnia* Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat Jalan Let. Jend. S. Parman Nomor 1, Jakarta Barat, D.K.I. Jakarta 11440 ... pantai negara lain pada jarak 24 mil laut tersebut (Article 3 dan Article 57 UNCLOS 1982).10 ZEE telah merubah tatanan hukum laut
قرأ أكثر
Sejarah Hukum Laut di Indonesia dimulai sejak Ordonansi No. 525 Tahun 1939, yang menyatakan ... cara penetapan laut wilayah Indonesia dari 3 mil laut diukur dari garis pasang surut atau garis air rendah (low ... proyeksi yang berlaku di Indonesia. Untuk peta lingkungan laut Bakosurtanal sudah menerbitkan
قرأ أكثر
PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN LAUT TERITORIAL REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982. July 2010; ... Peta kan menurut Konvensi Hukum Laut . ... laut sampai jarak 3 mil laut di ukur ...
قرأ أكثر
Konsepsi Hukum Laut Indonesia: dari Mare Liberum Menuju Mare Clausum. Abrar Rizq Ramadhan. ... Ilustrasi peta dunia yang setengah tertutup dengan bayangan. (Foto: Pexels) ... Pada saat itu, jarak jangkauan senjata adalah sekitar 3 mil laut. Jadi banyak negara mengakui kekuasaan negara pantai atas lautnya saat itu sejauh 3 mil laut.
قرأ أكثر
Tujuan hukum laut adalah untuk mengatur pemanfaatan laut itu sendiri, yakni sebagai jalur lalu lintas dan sumber kekayaan alam serta sumber energi.. Adanya hukum laut bertujuan untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak dan agar tidak ada kepentingan yang terganggu. Perkembangan hukum laut di Indonesia. Sebelum tahun 1958, secara …
قرأ أكثر
Indonesia yang merupakan negara maritim memiliki tiga batas laut yaitu batas laut teritorial, batas landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
قرأ أكثر
1. Kecuali sebagaimana diatur dalam bab IV, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman Negara tersebut. 2. Dalam hal penetapan garis pangkal lurus sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam pasal 7 berakibat tertutupnya sebagai perairan pedalaman daerah-daerah yang sebelumnya tidak …
قرأ أكثر
Berdasarkan hukum tersebut, lebar laut Indonesia adalah 3 mil, diukur dari garis terendah tiap pantai pulau di Indonesia. Hal tersebut sangat merugikan …
قرأ أكثر
Di awal kemerdekaan, wilayah batas laut Indonesia mengacu pada peraturan masa Hindia Belanda yakni, Teritoriale Zee en en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan …
قرأ أكثر
Batas laut teritorial Indonesia yang sebelumnya 3 mil diperlebar menjadi 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau terluar dari wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut. ... Pada pertemuan Konvensi Hukum Laut PBB ke-3 (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) …
قرأ أكثر
Peta. Wikiwand ️ ... Kebijakan TZMKO menyatakan bahwa laut daripada Indonesia memiliki lebar 3 mil diukur dari garis air rendah dari masing-masing pulau di Indonesia sesuai dengan hukum internasional yang berlaku pada saat itu. ... Hal ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Hukum …
قرأ أكثر
Deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Djuanda Kartawidjaja, adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.
قرأ أكثر
KOMPAS - Indonesia merupakan negara maritim yang terdiri dari gugusan pulau-pulau.. Bentuk negara kepulauan membuat Indonesia memiliki beberapa batas geografis, salah satunya adalah batas laut. Baca juga: Batas Wilayah Indonesia: Astronomis dan Geografis Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih …
قرأ أكثر
Diberlakukannya hukum laut internasional ini merupakan hasil pemikiran berdasarkan masalah pembagian wilayah yang kurang pas sebelumnya. Hukum laut internasional ini menelurkan hasil yang disepakati sebagai berikut: Negara dibagi 3 (dilihat dari aspek geografis) yaitu negara tak berpantai, negara pantai, dan negara kepulauan. …
قرأ أكثر
Tokoh dan Isi Deklarasi Djuanda. Tanggal 13 Desember 1957, Ir. H. Djuanda Kartawidjaja selaku Perdana Menteri Republik Indonesia kala itu mendeklarasikan "Pengumuman Pemerintah mengenai Perairan Negara Republik Indonesia" atau yang kemudian disebut sebagai Deklarasi Djuanda.. Inti dari Deklarasi Djuanda adalah bahwa …
قرأ أكثر
Pada tanggal 13 Desember 1957, panitia rancangan undang-undang laut teritorial dan lingkungan maritim dipanggil Djuanda di Pejambon, Jakarta. ketuanya Pirngadi dan Mochtar Kusumaatmadja kemudian menjelaskan peta Indonesia yang sudah menggunakan konsep laut yang baru sebagai wilayah teritorial Indonesia bukan hanya …
قرأ أكثر
Dalam peraturan itu, pulau-pulau yang ada di Indonesia sejauh 3 mil dari garis pantai. Oleh sebab itu, kapal-kapal asing/negara laun tak boleh mengambil sumber daya atau lewat dalam jarak ini. ... Pada 1982, Konvensi Hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982) mengakui …
قرأ أكثر